•  1

  •  

    6

  •  

    \"gambar\"



  •  siwas





  • teller



  • banner00
  • 3

  • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara

    Masuk SIPP

  • GUGATAN SEDERHANA

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • SIWAS

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar umumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi Anda laporkan. Fokus kami kepada materi yang Anda laporkan.

    Lebih Lanjut

  • INFORMASI PEMBAYARAN PANJAR BIAYA

    Pembayaran panjar biaya dilakukan langsung oleh masyarakat melalui penyetoran ke Bank BRI dengan nomor rekening 0093-01-0000435-307 an. RPL 101 PN SUMBAWA BESAR UTK PDT. Tabel panjar biaya perkara dapat dilihat dengan klik Tabel Panjar Biaya Perkara.

    Tabel Panjar Biaya Perkara

  • e Court

    Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara online

    LEBIH LANJUT

  • WILAYAH ZONA INTEGRITAS, WBK, WBBM PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

    Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

JDIH

 

Jaringan Dokumentasi dan Hukum Mahkamah Agung RI

Info Perkara

 Telusuri serta awasi  proses penyelesaian perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Direktori Putusan

Akses publik salinan elektronik putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Jadwal Sidang

sidang

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Informasi Publik

informasi

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

196711031992122001

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas berkat Rahmat dan Hidayat-Nya kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan iman dan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dapat melaksanakan kegiatan peluncuran (launching) website Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Website di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar merupakan salah satu perwujudan dari Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melaksanakan launching website hal ini merupakan implementasi dari Keputusan Mahkamah Agung yaitu SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

                                                PELAYANAN PRIMA,  PUTUSAN BERKUALITAS

Berita / Pengumuman

Kegiatan Pengadilan

  1. PENGADUAN
  2. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN ?

aduan
 Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PELAYANAN INFORMASI ?

informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

next
prev