Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mengikuti kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026 Secara Daring Via Zoom

on 05 Maret 2026.

Sumbawa Besar, 05 Maret 2026

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mengikuti kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum tahun 2026 oleh Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI secara daring via zoom.

Bertempat di Command Center Kegiatan yang diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B, YM. Bapak Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Fata Fikrul Islam, S.AP. Kasubag Kepegawaian Ortala Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap indikator penilaian, mekanisme evaluasi, serta strategi pemenuhan eviden dalam proses pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan umum.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

05032026

Cetak

Rapat Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tentang Perma Nomor 8 Tahun 2016

on 04 Maret 2026.

Sumbawa Besar, 04 Maret 2026
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menggelar kegiatan Rapat Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B, YM. Bapak Relly D. Behuku, S.H., M.H. dan dihadiri oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mengenai mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung guna meningkatkan kualitas kinerja dan integritas di lingkungan peradilan.

Melalui pembinaan ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif serta berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam menerapkan tata kelola peradilan yang baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cetak

Zoom Pembinaan oleh Badan Peradilan Umum Untuk KPN dan Panitera

on 03 Maret 2026.

Sumbawa Besar, 03 Maret 2026
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mengikuti kegiatan Pembinaan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum yang diselenggarakan secara daring via zoom. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Media Center Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan kapasitas pimpinan satuan kerja pada badan peradilan umum, guna meningkatkan kualitas kinerja, profesionalisme, serta integritas aparatur peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pembinaan tersebut diikuti oleh seluruh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri se-Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola peradilan yang akuntabel dan transparan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Ketua dan Panitera dapat memperoleh arahan, evaluasi, serta penguatan kebijakan yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi, sehingga pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cetak

Sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023

on 02 Maret 2026.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melaksanakan Sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 02 Maret 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diikuti oleh para pejabat Struktural dan Fungsional serta aparatur Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Sosialisasi disampaikan oleh Bapak Indra Maulana, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan penerapan surat tercatat dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Cetak

Sosialisasi SK KMA 2-144/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan

on 02 Maret 2026.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melaksanakan Sosialisasi SK KMA 2-144/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 02 Maret 2026, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diikuti oleh para pejabat Struktural dan Fungsional serta aparatur Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Pada kesempatan ini YM. Bapak Alexander Halomoan Banjarnahor ,S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyampaikan tentang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:
1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang dikecualikan.

Momentum ini juga untuk menyatukan langkah, meningkatkan kerjasama dalam upaya memperkuat komitmen dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja sehingga pelayanan informasi dan penyediaan jenis-jenis informasi sesuai undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat diselenggarakan dengan baik dan juga sesuai SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII Tahun 2022.
Dengan adanya keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diharapkan Pengadilan Negeri dapat meraih predikat Satuan Kerja yang Informatif dari Komisi Informasi.

Pentingnya keterbukaan informasi adalah untuk menunjang pelayanan kepada pihak lain yang memerlukan informasi mengenai satuan kerja.